Oleh: Fikri Akbar
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa penyandang buta aksara usia produktif (15 – 44 tahun) di Kalbar mencapai 300 ribu orang lebih pada tahun 2009. Hal ini berbeda dengan data survei yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar yang berjumlah 121 ribu orang, atau 31,1% dari jumlah penduduk Kalbar yang kurang lebih 4 juta jiwa.
Rencana program pembebasan Kalbar dari buta aksara yang targetkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang akan rampung pada 2009 lalu itu, ternyata menyisakan 55,721 orang pada usia produktif di tahun 2010. Padahal, pemerintah melalui instruksi presiden tahun 2006 telah menugaskan setiap pemerintah daerah melaksanakan program percepatan wajib belajar (wajar) sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara di wilayah masing-masing.
Ketua Komisi D, Buang Prasetyo Wobowo menyatakan bahwa pemerintah telah mencanangkan kembali melalui APBD untuk menjadikan Kalbar sebagai provinsi yang melek huruf. Untuk itu pemerintah bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar sudah mempersiapkan Rencana Strategi (Renstra) penanganan untuk kedepan. Namun Buang menyatakan, hal ini belum dapat terlaksana, karena pemerintah provinsi masih menunggu keputusan pihak pusat yang hingga saat ini belum disahkan.
“Dari pemprov sudah siap dan sudah kita kirim Restranya, hanya tinggal menunggu keputusan dari pusat”. Ungkapnya.
Buang menambahkan, sejak awal 2010 ini pemerintah telah menentukan target-target sasaran kepada “penderita” buta aksara. Hal ini sejalan dengan visi-misi pendidikan pemerintah daerah dalam upaya menaikkan mutu pendidikan di Kalbar.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Selasa, 02 Maret 2010
Buta Aksara Menunggu Diketok Palu
Oleh: Fikri Akbar
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa penyandang buta aksara usia produktif (15 – 44 tahun) di Kalbar mencapai 300 ribu orang lebih pada tahun 2009. Hal ini berbeda dengan data survei yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar yang berjumlah 121 ribu orang, atau 31,1% dari jumlah penduduk Kalbar yang kurang lebih 4 juta jiwa.
Rencana program pembebasan Kalbar dari buta aksara yang targetkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang akan rampung pada 2009 lalu itu, ternyata menyisakan 55,721 orang pada usia produktif di tahun 2010. Padahal, pemerintah melalui instruksi presiden tahun 2006 telah menugaskan setiap pemerintah daerah melaksanakan program percepatan wajib belajar (wajar) sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara di wilayah masing-masing.
Ketua Komisi D, Buang Prasetyo Wobowo menyatakan bahwa pemerintah telah mencanangkan kembali melalui APBD untuk menjadikan Kalbar sebagai provinsi yang melek huruf. Untuk itu pemerintah bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar sudah mempersiapkan Rencana Strategi (Renstra) penanganan untuk kedepan. Namun Buang menyatakan, hal ini belum dapat terlaksana, karena pemerintah provinsi masih menunggu keputusan pihak pusat yang hingga saat ini belum disahkan.
“Dari pemprov sudah siap dan sudah kita kirim Restranya, hanya tinggal menunggu keputusan dari pusat”. Ungkapnya.
Buang menambahkan, sejak awal 2010 ini pemerintah telah menentukan target-target sasaran kepada “penderita” buta aksara. Hal ini sejalan dengan visi-misi pendidikan pemerintah daerah dalam upaya menaikkan mutu pendidikan di Kalbar.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa penyandang buta aksara usia produktif (15 – 44 tahun) di Kalbar mencapai 300 ribu orang lebih pada tahun 2009. Hal ini berbeda dengan data survei yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar yang berjumlah 121 ribu orang, atau 31,1% dari jumlah penduduk Kalbar yang kurang lebih 4 juta jiwa.
Rencana program pembebasan Kalbar dari buta aksara yang targetkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang akan rampung pada 2009 lalu itu, ternyata menyisakan 55,721 orang pada usia produktif di tahun 2010. Padahal, pemerintah melalui instruksi presiden tahun 2006 telah menugaskan setiap pemerintah daerah melaksanakan program percepatan wajib belajar (wajar) sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara di wilayah masing-masing.
Ketua Komisi D, Buang Prasetyo Wobowo menyatakan bahwa pemerintah telah mencanangkan kembali melalui APBD untuk menjadikan Kalbar sebagai provinsi yang melek huruf. Untuk itu pemerintah bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar sudah mempersiapkan Rencana Strategi (Renstra) penanganan untuk kedepan. Namun Buang menyatakan, hal ini belum dapat terlaksana, karena pemerintah provinsi masih menunggu keputusan pihak pusat yang hingga saat ini belum disahkan.
“Dari pemprov sudah siap dan sudah kita kirim Restranya, hanya tinggal menunggu keputusan dari pusat”. Ungkapnya.
Buang menambahkan, sejak awal 2010 ini pemerintah telah menentukan target-target sasaran kepada “penderita” buta aksara. Hal ini sejalan dengan visi-misi pendidikan pemerintah daerah dalam upaya menaikkan mutu pendidikan di Kalbar.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar