Fikri Akbar, Pontianak
Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Djohansyah menyatakan secara tegas, agar sebaiknya bantuan sosial pemerintah (bansos) yang diperuntukkan bagi kebanyakan masyarakat tidak mampu itu, dihapuskan.
Hal itu diungkapkan Djohansyah disela-sela jeda rapat kerja lanjutan membahas raperda Kota Pontianak tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak terhadap anggaran 2009 di ruang Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (4/8)
Ketua Fraksi Kebangkitan Hati Nurani Nasional DPRD Kota Pontianak itu beralasan, selama ini mekanisme pengeluaran dana anggaran bantuan kepada masyarakat tersebut yang terlampau sulit dan berbelit, sehingga memperlambat pertumbuhan pembangunan di Kota Pontianak.
“Maksud kita jangan, jangan sampai bansos ini dipolitisi, ini untuk kepentingan rakyat. Bansos ini bisa dua bulan, bahkan lebih baru bisa dicairkan. Kucuran dananya tersendat-sendat, administrasinya susah. Memang sih gregetan kita kalau bicara soal bansos, lebih baik bansos ini tidak sama sekali, daripada nanti kita jadi syak wasangka (prasangka buruk,red)” kata Djohansyah.
Djohansyah berharap, jika Bansos memang benar-benar diberdayakan untuk kepentingan masyarakat, hendaknya ada perubahan mekanisme pencairan Bansos di tubuh Pemkot. Atau Bansos itu, lanjut Djohansyah, yang semula menjadi anggaran pilihan tersebut dijadikan anggaran wajib pengeluaran daerah Pemkot.
“Kita sampaikan ke pak Sekda agar pengelolaan lebih baik, lebih tanggap. Lihat masjid Jami’ (Kraton) kita, banyak surau-surau yang mereka membutuhkannya. Kalau bantuan ini memang untuk bantuan sosial, keluarkanlah. Kalau susah, masukkan saja ke dalam anggaran wajib,” jelasnya.
Alternatif lain, tawaran Djohansyah, Pemkot menyerahkan tanggungjawab Bansos tersebut kepada Dinas Sosial. Hal itu juga, masih katanya, untuk menghindarkan prasangka yang bukan-bukan. “Atau serahkan saja ke Dinas Sosial untuk mengelolanya, untuk bantuan sosial, daripada terjadi penyimpangan-penyimpangan,” sarannya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Sabtu, 07 Agustus 2010
Dewan Minta Sebaiknya Bansos Dihapuskan
Fikri Akbar, Pontianak
Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Djohansyah menyatakan secara tegas, agar sebaiknya bantuan sosial pemerintah (bansos) yang diperuntukkan bagi kebanyakan masyarakat tidak mampu itu, dihapuskan.
Hal itu diungkapkan Djohansyah disela-sela jeda rapat kerja lanjutan membahas raperda Kota Pontianak tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak terhadap anggaran 2009 di ruang Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (4/8)
Ketua Fraksi Kebangkitan Hati Nurani Nasional DPRD Kota Pontianak itu beralasan, selama ini mekanisme pengeluaran dana anggaran bantuan kepada masyarakat tersebut yang terlampau sulit dan berbelit, sehingga memperlambat pertumbuhan pembangunan di Kota Pontianak.
“Maksud kita jangan, jangan sampai bansos ini dipolitisi, ini untuk kepentingan rakyat. Bansos ini bisa dua bulan, bahkan lebih baru bisa dicairkan. Kucuran dananya tersendat-sendat, administrasinya susah. Memang sih gregetan kita kalau bicara soal bansos, lebih baik bansos ini tidak sama sekali, daripada nanti kita jadi syak wasangka (prasangka buruk,red)” kata Djohansyah.
Djohansyah berharap, jika Bansos memang benar-benar diberdayakan untuk kepentingan masyarakat, hendaknya ada perubahan mekanisme pencairan Bansos di tubuh Pemkot. Atau Bansos itu, lanjut Djohansyah, yang semula menjadi anggaran pilihan tersebut dijadikan anggaran wajib pengeluaran daerah Pemkot.
“Kita sampaikan ke pak Sekda agar pengelolaan lebih baik, lebih tanggap. Lihat masjid Jami’ (Kraton) kita, banyak surau-surau yang mereka membutuhkannya. Kalau bantuan ini memang untuk bantuan sosial, keluarkanlah. Kalau susah, masukkan saja ke dalam anggaran wajib,” jelasnya.
Alternatif lain, tawaran Djohansyah, Pemkot menyerahkan tanggungjawab Bansos tersebut kepada Dinas Sosial. Hal itu juga, masih katanya, untuk menghindarkan prasangka yang bukan-bukan. “Atau serahkan saja ke Dinas Sosial untuk mengelolanya, untuk bantuan sosial, daripada terjadi penyimpangan-penyimpangan,” sarannya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Djohansyah menyatakan secara tegas, agar sebaiknya bantuan sosial pemerintah (bansos) yang diperuntukkan bagi kebanyakan masyarakat tidak mampu itu, dihapuskan.
Hal itu diungkapkan Djohansyah disela-sela jeda rapat kerja lanjutan membahas raperda Kota Pontianak tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak terhadap anggaran 2009 di ruang Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (4/8)
Ketua Fraksi Kebangkitan Hati Nurani Nasional DPRD Kota Pontianak itu beralasan, selama ini mekanisme pengeluaran dana anggaran bantuan kepada masyarakat tersebut yang terlampau sulit dan berbelit, sehingga memperlambat pertumbuhan pembangunan di Kota Pontianak.
“Maksud kita jangan, jangan sampai bansos ini dipolitisi, ini untuk kepentingan rakyat. Bansos ini bisa dua bulan, bahkan lebih baru bisa dicairkan. Kucuran dananya tersendat-sendat, administrasinya susah. Memang sih gregetan kita kalau bicara soal bansos, lebih baik bansos ini tidak sama sekali, daripada nanti kita jadi syak wasangka (prasangka buruk,red)” kata Djohansyah.
Djohansyah berharap, jika Bansos memang benar-benar diberdayakan untuk kepentingan masyarakat, hendaknya ada perubahan mekanisme pencairan Bansos di tubuh Pemkot. Atau Bansos itu, lanjut Djohansyah, yang semula menjadi anggaran pilihan tersebut dijadikan anggaran wajib pengeluaran daerah Pemkot.
“Kita sampaikan ke pak Sekda agar pengelolaan lebih baik, lebih tanggap. Lihat masjid Jami’ (Kraton) kita, banyak surau-surau yang mereka membutuhkannya. Kalau bantuan ini memang untuk bantuan sosial, keluarkanlah. Kalau susah, masukkan saja ke dalam anggaran wajib,” jelasnya.
Alternatif lain, tawaran Djohansyah, Pemkot menyerahkan tanggungjawab Bansos tersebut kepada Dinas Sosial. Hal itu juga, masih katanya, untuk menghindarkan prasangka yang bukan-bukan. “Atau serahkan saja ke Dinas Sosial untuk mengelolanya, untuk bantuan sosial, daripada terjadi penyimpangan-penyimpangan,” sarannya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar