Fikri Akbar, Sambas
Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Sambas minim sarana. Imbasnya, proyeksi investasi termasuk perijinan semisal; IMB, UUG, SUJK dan SIUP di Pemkab Sambas sedikit terkendala. Ditambah lagi dengan kantor yang ada sekarang ini, masih menumpang dengan menempati bangunan eks gedung Pancasila dan kantor Transmigrasi.
Sebagian kalangan menilai, kantor yang berlokasi di jalan Gusti Hamzah itu, kurang representatif, mengingat BPM merupakan salah satu penyumbang besar bagi PAD Pemkab Sambas dengan investasi yang sedang berjalan, yakni perkebunan kelapa sawit.
Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Yayan Kurniawan membenarkan hal itu, menurutnya, beragam fasilitas pendukung seperti komputer dan layanan internet masih sangat terbatas. “Komputer, termasuk sarana Sistem Pelayanan Perijinan Secara Elektronik (SPIPISE), untuk ter-online-kan dengan BKPM pusat,” ujar Yayan di ruang kerjanya, Senin (29/11).
Alih-alih memiliki fasilitas lengkap, menurut Yayan, desain kantor BPM yang ada sekarang ini, tidak merepresentasikan kantor BPM dan perijinan sebagaimana mestinya. “Memang sarana dan prasarana ini, memang harus didesain untuk perijinan, misalnya ada front office, back office, kalau ini ya pelayanan dengan memanfaatkan ruangan yang ada aja,” keluhnya.
Dengan minimnya sarana-sarana tersebut, Yayan juga mengaku, secara otomatis akan berimplikasi pada lambannya kinerja pembuatan surat ijin dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang di anggarkan dari Pemkab untuk tahun 2011, dirasa kurang dari cukup. “Dananya Cuma 50 juta, sangat-sangat minim, tahun depan ya akan kita siapkanlah dengan dana yang ada itu, mudah-mudahan cukup. 2010 malah tidak ada anggaran untuk desain tempat,” kata dia.
Yayan berharap, Pemkab dapat lebih memperhatikan kebutuhan BPM, mengingat pelayanan kinerja hanya dapat berjalan dengan baik, jika didukung dengan fasilitas yang memadai. “Akan ada perbaikan kinerja kita lah, Seperti pelaporan secara online, yang (intinya,red) cukup representatif lagi,” harapnya.
Dorongan senada, disampaikan oleh Anggota Komisi A DPDR Sambas, Usa Maliki. Ditegaskan oleh Maiki, sejak sepuluh tahun terakhir berjalan, investasi di Sambas mengalami stagnanasi. Dan menurutnya, persoalan dukungan dan kebutuhan sarana dan prasarana BPM oleh Pemkab sudah mendesak.
“Demi peningkatan, sangat urgen sekali, kalau kita lihat, investasi di Sambas pada 10 tahun terakhir masih stagnan, hanya di perkebunan saja, yang lain masih belum berkembang, baru sekedar wacana saja, dan bagaimana (kelengkapan sarana ini,red) dapat menarik investor, mengingat Sambas begitru strategis dalam skala nasional,” jelasnya.
Dirinya berharap, agar pemerintah bertindak cepat dalam peningkatan investasi di Sambas. “Terkait dengan kantor ini, kami menghimbau kepada Pemerintah, untuk sarana dan prasarana itu dipercepatlah penganggarannya, karena itu dipandang sangat urgen sekali, kalu bisa 2011 ada,” sarannya.
Sementara itu, Bupati Sambas, Burhanuddin A. Rasyid, mengatakan pemerintah sedang bekerja keras dalam membangun Sambas termasuk investasi sebagai penunjang. Menurut dia, perubahan dan perbaikan maupun penambahan tidak dapat dilakukan dengan sekejab mata, namun butuh proses dan perhitungan anggaran yang lebih akurat. “Ya memang pertama kantornya aja numpang. jangan itu saja, dulu saja waktu 2001, semua kantor kita pinjam, rumah rakyat,” katanya.
Ditambahkan Burhanuddin, kantor BPM dan Pelayanan Perijinan Terpadu sudah selesai dibangun dan bisa segera ditempati di Jl. Pembangunan. Dan dia berjanji, kantor yang baru ini dijamin lebih bagus dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap. “Dan kita mau penampilannya, supaya orang mau masuk harus bagus itu, indah dan alatnya juga akan kita lengkapi,” pungkasnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Senin, 29 November 2010
Badan Penanaman Modal Sambas Minim Sarana-Investasi Sambas Stagnan 10 Tahun Terakhir
Fikri Akbar, Sambas
Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Sambas minim sarana. Imbasnya, proyeksi investasi termasuk perijinan semisal; IMB, UUG, SUJK dan SIUP di Pemkab Sambas sedikit terkendala. Ditambah lagi dengan kantor yang ada sekarang ini, masih menumpang dengan menempati bangunan eks gedung Pancasila dan kantor Transmigrasi.
Sebagian kalangan menilai, kantor yang berlokasi di jalan Gusti Hamzah itu, kurang representatif, mengingat BPM merupakan salah satu penyumbang besar bagi PAD Pemkab Sambas dengan investasi yang sedang berjalan, yakni perkebunan kelapa sawit.
Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Yayan Kurniawan membenarkan hal itu, menurutnya, beragam fasilitas pendukung seperti komputer dan layanan internet masih sangat terbatas. “Komputer, termasuk sarana Sistem Pelayanan Perijinan Secara Elektronik (SPIPISE), untuk ter-online-kan dengan BKPM pusat,” ujar Yayan di ruang kerjanya, Senin (29/11).
Alih-alih memiliki fasilitas lengkap, menurut Yayan, desain kantor BPM yang ada sekarang ini, tidak merepresentasikan kantor BPM dan perijinan sebagaimana mestinya. “Memang sarana dan prasarana ini, memang harus didesain untuk perijinan, misalnya ada front office, back office, kalau ini ya pelayanan dengan memanfaatkan ruangan yang ada aja,” keluhnya.
Dengan minimnya sarana-sarana tersebut, Yayan juga mengaku, secara otomatis akan berimplikasi pada lambannya kinerja pembuatan surat ijin dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang di anggarkan dari Pemkab untuk tahun 2011, dirasa kurang dari cukup. “Dananya Cuma 50 juta, sangat-sangat minim, tahun depan ya akan kita siapkanlah dengan dana yang ada itu, mudah-mudahan cukup. 2010 malah tidak ada anggaran untuk desain tempat,” kata dia.
Yayan berharap, Pemkab dapat lebih memperhatikan kebutuhan BPM, mengingat pelayanan kinerja hanya dapat berjalan dengan baik, jika didukung dengan fasilitas yang memadai. “Akan ada perbaikan kinerja kita lah, Seperti pelaporan secara online, yang (intinya,red) cukup representatif lagi,” harapnya.
Dorongan senada, disampaikan oleh Anggota Komisi A DPDR Sambas, Usa Maliki. Ditegaskan oleh Maiki, sejak sepuluh tahun terakhir berjalan, investasi di Sambas mengalami stagnanasi. Dan menurutnya, persoalan dukungan dan kebutuhan sarana dan prasarana BPM oleh Pemkab sudah mendesak.
“Demi peningkatan, sangat urgen sekali, kalau kita lihat, investasi di Sambas pada 10 tahun terakhir masih stagnan, hanya di perkebunan saja, yang lain masih belum berkembang, baru sekedar wacana saja, dan bagaimana (kelengkapan sarana ini,red) dapat menarik investor, mengingat Sambas begitru strategis dalam skala nasional,” jelasnya.
Dirinya berharap, agar pemerintah bertindak cepat dalam peningkatan investasi di Sambas. “Terkait dengan kantor ini, kami menghimbau kepada Pemerintah, untuk sarana dan prasarana itu dipercepatlah penganggarannya, karena itu dipandang sangat urgen sekali, kalu bisa 2011 ada,” sarannya.
Sementara itu, Bupati Sambas, Burhanuddin A. Rasyid, mengatakan pemerintah sedang bekerja keras dalam membangun Sambas termasuk investasi sebagai penunjang. Menurut dia, perubahan dan perbaikan maupun penambahan tidak dapat dilakukan dengan sekejab mata, namun butuh proses dan perhitungan anggaran yang lebih akurat. “Ya memang pertama kantornya aja numpang. jangan itu saja, dulu saja waktu 2001, semua kantor kita pinjam, rumah rakyat,” katanya.
Ditambahkan Burhanuddin, kantor BPM dan Pelayanan Perijinan Terpadu sudah selesai dibangun dan bisa segera ditempati di Jl. Pembangunan. Dan dia berjanji, kantor yang baru ini dijamin lebih bagus dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap. “Dan kita mau penampilannya, supaya orang mau masuk harus bagus itu, indah dan alatnya juga akan kita lengkapi,” pungkasnya.
Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Sambas minim sarana. Imbasnya, proyeksi investasi termasuk perijinan semisal; IMB, UUG, SUJK dan SIUP di Pemkab Sambas sedikit terkendala. Ditambah lagi dengan kantor yang ada sekarang ini, masih menumpang dengan menempati bangunan eks gedung Pancasila dan kantor Transmigrasi.
Sebagian kalangan menilai, kantor yang berlokasi di jalan Gusti Hamzah itu, kurang representatif, mengingat BPM merupakan salah satu penyumbang besar bagi PAD Pemkab Sambas dengan investasi yang sedang berjalan, yakni perkebunan kelapa sawit.
Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Yayan Kurniawan membenarkan hal itu, menurutnya, beragam fasilitas pendukung seperti komputer dan layanan internet masih sangat terbatas. “Komputer, termasuk sarana Sistem Pelayanan Perijinan Secara Elektronik (SPIPISE), untuk ter-online-kan dengan BKPM pusat,” ujar Yayan di ruang kerjanya, Senin (29/11).
Alih-alih memiliki fasilitas lengkap, menurut Yayan, desain kantor BPM yang ada sekarang ini, tidak merepresentasikan kantor BPM dan perijinan sebagaimana mestinya. “Memang sarana dan prasarana ini, memang harus didesain untuk perijinan, misalnya ada front office, back office, kalau ini ya pelayanan dengan memanfaatkan ruangan yang ada aja,” keluhnya.
Dengan minimnya sarana-sarana tersebut, Yayan juga mengaku, secara otomatis akan berimplikasi pada lambannya kinerja pembuatan surat ijin dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang di anggarkan dari Pemkab untuk tahun 2011, dirasa kurang dari cukup. “Dananya Cuma 50 juta, sangat-sangat minim, tahun depan ya akan kita siapkanlah dengan dana yang ada itu, mudah-mudahan cukup. 2010 malah tidak ada anggaran untuk desain tempat,” kata dia.
Yayan berharap, Pemkab dapat lebih memperhatikan kebutuhan BPM, mengingat pelayanan kinerja hanya dapat berjalan dengan baik, jika didukung dengan fasilitas yang memadai. “Akan ada perbaikan kinerja kita lah, Seperti pelaporan secara online, yang (intinya,red) cukup representatif lagi,” harapnya.
Dorongan senada, disampaikan oleh Anggota Komisi A DPDR Sambas, Usa Maliki. Ditegaskan oleh Maiki, sejak sepuluh tahun terakhir berjalan, investasi di Sambas mengalami stagnanasi. Dan menurutnya, persoalan dukungan dan kebutuhan sarana dan prasarana BPM oleh Pemkab sudah mendesak.
“Demi peningkatan, sangat urgen sekali, kalau kita lihat, investasi di Sambas pada 10 tahun terakhir masih stagnan, hanya di perkebunan saja, yang lain masih belum berkembang, baru sekedar wacana saja, dan bagaimana (kelengkapan sarana ini,red) dapat menarik investor, mengingat Sambas begitru strategis dalam skala nasional,” jelasnya.
Dirinya berharap, agar pemerintah bertindak cepat dalam peningkatan investasi di Sambas. “Terkait dengan kantor ini, kami menghimbau kepada Pemerintah, untuk sarana dan prasarana itu dipercepatlah penganggarannya, karena itu dipandang sangat urgen sekali, kalu bisa 2011 ada,” sarannya.
Sementara itu, Bupati Sambas, Burhanuddin A. Rasyid, mengatakan pemerintah sedang bekerja keras dalam membangun Sambas termasuk investasi sebagai penunjang. Menurut dia, perubahan dan perbaikan maupun penambahan tidak dapat dilakukan dengan sekejab mata, namun butuh proses dan perhitungan anggaran yang lebih akurat. “Ya memang pertama kantornya aja numpang. jangan itu saja, dulu saja waktu 2001, semua kantor kita pinjam, rumah rakyat,” katanya.
Ditambahkan Burhanuddin, kantor BPM dan Pelayanan Perijinan Terpadu sudah selesai dibangun dan bisa segera ditempati di Jl. Pembangunan. Dan dia berjanji, kantor yang baru ini dijamin lebih bagus dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap. “Dan kita mau penampilannya, supaya orang mau masuk harus bagus itu, indah dan alatnya juga akan kita lengkapi,” pungkasnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar