Fikri Akbar, Pontianak
Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak Ardiansyah, mengatakan selalu mengawal setiap program yang dilakukan bersama mitra kerja, dalam hal ini SKPD yang berada dinaungan Komisi A tersebut.
”Kita bekerja sesuai dengan mekanisme dan sistematik dengan mengawal program bersama mitra kerja kita. Selama 2010 ini,” ujar Ardiyansyah.
Menurutnya, sepanjang tahun 2010 ini, dari Januari hingga November, lebih dari 50 persen aspirasi masyarakat yang diagendakan dalam rapat bersama Komisi A dan instansi terkait, telah selesai dibahas. “Aspirasi itu kemudian masuk dalam Banmus dan akhirnya dirapatkan, sehingga nanti hasilnya berupa rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” teranghnya.
Ariansyah mengakui, keterbatasan waktu membuat beberapa program yang dianggap bermasalah belum bisa terselesaikan dengan baik, diantaranya, permasalahan Perumnas IV, pelayanan perizinan satu yang belum maksimal, pemberlakuan KTP elektronik di 2011 yang masih dalam fase pembahasan, dan juga masalah yang terkait pada pembenahan aset-aset pemerintah yang belu terakomodir
“Masalah-masalah itu sudah kita bahas bersama instansi terkait, tetapi belum sepenuhnya maksimal, karena solusinya juga belum sepenuhnya bisa berjalan. Birokrasi-birokrasi yang ada masih berbelit-belit sehingga perlu kita pangkas untuk mempermudah permasalahan yang ada,” jelas Ketua Komis yang membidangi Pemerintahan itu.
Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak Herman Hoffi Munawar menyampaikan, kedepan Komisi yang membidangi Pembangunan dan Pariwisata itu, berkeinginan untuk mempunya konsep pembangunan di Kota Pontianak serta langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan dengan mitra kerja dan steack holder yang ada.
Menurut Hoffi, pembangunan Kota Pontianak yang lebih maju, sudah seharunya diperlukan pemikiran bersama, “Meskipun kita harus maklum dengan keterbatasan SKPD yang, terutama masalah anggaran,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Djohansyah menambahkan, demi untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak lebih maju–seperti yang telah dicita-citakan oleh masyarakat, mesti dibarengi dengan adanya peningkatan PAD yang bersumber dari segi pajak dan retribusi.
“Masalah pajak dan retribusi menjadi pembahasan alot DPRD dengan sejumlah SKPD, mengingat jika anggaran dari sekrtor pajak dan retribusi tinggi makan secara otomatis pembangunan di Kota Pontianak ini juga akan semakin maju,” katanya.
Dikatakannya, meskipun kebuijakan pemerintah dipandang belum sepenuhnya optimal, seperti perolehan pajak dari sektor parkir, reklame, restoran hotel tempat hiburan malam, karaoke, diskotik dan beberapa aset pemerintah yang dikelola oleh pihak swasta, “Namun menjelasng akhir 2010, Komisi C tetap intens melibatkan beberapa SKPD dibawah payung Komisi yang membidangi Keuangan dan Perekonomian itu,
“Seperti Dishub, Dispenda, Bagian Aset Pemkot, untuk mencari solusi, bagaimana aset-aset yang ada ini bisa mendatangkan pajak yang tinggi. Diantaranya pajak retribusi parkir rendah. Kedepan, kita ingin pajak harus sesuai bahkan melampaui target,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Nanang Setia Budi mengaku, tidak kurang dari 9 SKPD dibawah naungan komisinya, telah mencapai target realisasi hingga 80 persen di 2010 ini.
”Dibawah kita ada Diknas,Kesehatan, BP2KB, Dinsosnaker, Pemberdayaan Perempuan, Narkoba, Perpustakaan, Departemen Agama. Tapi sekarang kita berharap, bagaimana anggaran yang sudah dianggarkan itu, dapat terealisasi dengan baik dimasyarakat, itu sebenaarnya yang menjadi tolak ukur kita,” kata Nanang.
Namun demikian Nanang mengeluhkan kondisi anggaran yang tidak mencukupi bagi program-program kemasyarakatan itu. Padahal kata dia, umumnya program yang dienduskan ke meja Banmus sangat bagus. “Cuman saya melihat anggarannya ini yang memang terbatas sehingga program-program masyarakat yang bagus, tetapi karena tidak didukung dengan anggaran yang signifikan sehingga ada hal-hal yang mungkin belum terlaksana, terkendala,” tuturnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Jumat, 19 November 2010
DPRD Kota Pontianak Dahulukan Kepentingan Masyarakat -Skala Prioritas Masyarakat Umumnya Terkendala Oleh Waktu dan Anggaran
Fikri Akbar, Pontianak
Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak Ardiansyah, mengatakan selalu mengawal setiap program yang dilakukan bersama mitra kerja, dalam hal ini SKPD yang berada dinaungan Komisi A tersebut.
”Kita bekerja sesuai dengan mekanisme dan sistematik dengan mengawal program bersama mitra kerja kita. Selama 2010 ini,” ujar Ardiyansyah.
Menurutnya, sepanjang tahun 2010 ini, dari Januari hingga November, lebih dari 50 persen aspirasi masyarakat yang diagendakan dalam rapat bersama Komisi A dan instansi terkait, telah selesai dibahas. “Aspirasi itu kemudian masuk dalam Banmus dan akhirnya dirapatkan, sehingga nanti hasilnya berupa rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” teranghnya.
Ariansyah mengakui, keterbatasan waktu membuat beberapa program yang dianggap bermasalah belum bisa terselesaikan dengan baik, diantaranya, permasalahan Perumnas IV, pelayanan perizinan satu yang belum maksimal, pemberlakuan KTP elektronik di 2011 yang masih dalam fase pembahasan, dan juga masalah yang terkait pada pembenahan aset-aset pemerintah yang belu terakomodir
“Masalah-masalah itu sudah kita bahas bersama instansi terkait, tetapi belum sepenuhnya maksimal, karena solusinya juga belum sepenuhnya bisa berjalan. Birokrasi-birokrasi yang ada masih berbelit-belit sehingga perlu kita pangkas untuk mempermudah permasalahan yang ada,” jelas Ketua Komis yang membidangi Pemerintahan itu.
Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak Herman Hoffi Munawar menyampaikan, kedepan Komisi yang membidangi Pembangunan dan Pariwisata itu, berkeinginan untuk mempunya konsep pembangunan di Kota Pontianak serta langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan dengan mitra kerja dan steack holder yang ada.
Menurut Hoffi, pembangunan Kota Pontianak yang lebih maju, sudah seharunya diperlukan pemikiran bersama, “Meskipun kita harus maklum dengan keterbatasan SKPD yang, terutama masalah anggaran,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Djohansyah menambahkan, demi untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak lebih maju–seperti yang telah dicita-citakan oleh masyarakat, mesti dibarengi dengan adanya peningkatan PAD yang bersumber dari segi pajak dan retribusi.
“Masalah pajak dan retribusi menjadi pembahasan alot DPRD dengan sejumlah SKPD, mengingat jika anggaran dari sekrtor pajak dan retribusi tinggi makan secara otomatis pembangunan di Kota Pontianak ini juga akan semakin maju,” katanya.
Dikatakannya, meskipun kebuijakan pemerintah dipandang belum sepenuhnya optimal, seperti perolehan pajak dari sektor parkir, reklame, restoran hotel tempat hiburan malam, karaoke, diskotik dan beberapa aset pemerintah yang dikelola oleh pihak swasta, “Namun menjelasng akhir 2010, Komisi C tetap intens melibatkan beberapa SKPD dibawah payung Komisi yang membidangi Keuangan dan Perekonomian itu,
“Seperti Dishub, Dispenda, Bagian Aset Pemkot, untuk mencari solusi, bagaimana aset-aset yang ada ini bisa mendatangkan pajak yang tinggi. Diantaranya pajak retribusi parkir rendah. Kedepan, kita ingin pajak harus sesuai bahkan melampaui target,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Nanang Setia Budi mengaku, tidak kurang dari 9 SKPD dibawah naungan komisinya, telah mencapai target realisasi hingga 80 persen di 2010 ini.
”Dibawah kita ada Diknas,Kesehatan, BP2KB, Dinsosnaker, Pemberdayaan Perempuan, Narkoba, Perpustakaan, Departemen Agama. Tapi sekarang kita berharap, bagaimana anggaran yang sudah dianggarkan itu, dapat terealisasi dengan baik dimasyarakat, itu sebenaarnya yang menjadi tolak ukur kita,” kata Nanang.
Namun demikian Nanang mengeluhkan kondisi anggaran yang tidak mencukupi bagi program-program kemasyarakatan itu. Padahal kata dia, umumnya program yang dienduskan ke meja Banmus sangat bagus. “Cuman saya melihat anggarannya ini yang memang terbatas sehingga program-program masyarakat yang bagus, tetapi karena tidak didukung dengan anggaran yang signifikan sehingga ada hal-hal yang mungkin belum terlaksana, terkendala,” tuturnya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak Ardiansyah, mengatakan selalu mengawal setiap program yang dilakukan bersama mitra kerja, dalam hal ini SKPD yang berada dinaungan Komisi A tersebut.
”Kita bekerja sesuai dengan mekanisme dan sistematik dengan mengawal program bersama mitra kerja kita. Selama 2010 ini,” ujar Ardiyansyah.
Menurutnya, sepanjang tahun 2010 ini, dari Januari hingga November, lebih dari 50 persen aspirasi masyarakat yang diagendakan dalam rapat bersama Komisi A dan instansi terkait, telah selesai dibahas. “Aspirasi itu kemudian masuk dalam Banmus dan akhirnya dirapatkan, sehingga nanti hasilnya berupa rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” teranghnya.
Ariansyah mengakui, keterbatasan waktu membuat beberapa program yang dianggap bermasalah belum bisa terselesaikan dengan baik, diantaranya, permasalahan Perumnas IV, pelayanan perizinan satu yang belum maksimal, pemberlakuan KTP elektronik di 2011 yang masih dalam fase pembahasan, dan juga masalah yang terkait pada pembenahan aset-aset pemerintah yang belu terakomodir
“Masalah-masalah itu sudah kita bahas bersama instansi terkait, tetapi belum sepenuhnya maksimal, karena solusinya juga belum sepenuhnya bisa berjalan. Birokrasi-birokrasi yang ada masih berbelit-belit sehingga perlu kita pangkas untuk mempermudah permasalahan yang ada,” jelas Ketua Komis yang membidangi Pemerintahan itu.
Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak Herman Hoffi Munawar menyampaikan, kedepan Komisi yang membidangi Pembangunan dan Pariwisata itu, berkeinginan untuk mempunya konsep pembangunan di Kota Pontianak serta langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan dengan mitra kerja dan steack holder yang ada.
Menurut Hoffi, pembangunan Kota Pontianak yang lebih maju, sudah seharunya diperlukan pemikiran bersama, “Meskipun kita harus maklum dengan keterbatasan SKPD yang, terutama masalah anggaran,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Djohansyah menambahkan, demi untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak lebih maju–seperti yang telah dicita-citakan oleh masyarakat, mesti dibarengi dengan adanya peningkatan PAD yang bersumber dari segi pajak dan retribusi.
“Masalah pajak dan retribusi menjadi pembahasan alot DPRD dengan sejumlah SKPD, mengingat jika anggaran dari sekrtor pajak dan retribusi tinggi makan secara otomatis pembangunan di Kota Pontianak ini juga akan semakin maju,” katanya.
Dikatakannya, meskipun kebuijakan pemerintah dipandang belum sepenuhnya optimal, seperti perolehan pajak dari sektor parkir, reklame, restoran hotel tempat hiburan malam, karaoke, diskotik dan beberapa aset pemerintah yang dikelola oleh pihak swasta, “Namun menjelasng akhir 2010, Komisi C tetap intens melibatkan beberapa SKPD dibawah payung Komisi yang membidangi Keuangan dan Perekonomian itu,
“Seperti Dishub, Dispenda, Bagian Aset Pemkot, untuk mencari solusi, bagaimana aset-aset yang ada ini bisa mendatangkan pajak yang tinggi. Diantaranya pajak retribusi parkir rendah. Kedepan, kita ingin pajak harus sesuai bahkan melampaui target,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Nanang Setia Budi mengaku, tidak kurang dari 9 SKPD dibawah naungan komisinya, telah mencapai target realisasi hingga 80 persen di 2010 ini.
”Dibawah kita ada Diknas,Kesehatan, BP2KB, Dinsosnaker, Pemberdayaan Perempuan, Narkoba, Perpustakaan, Departemen Agama. Tapi sekarang kita berharap, bagaimana anggaran yang sudah dianggarkan itu, dapat terealisasi dengan baik dimasyarakat, itu sebenaarnya yang menjadi tolak ukur kita,” kata Nanang.
Namun demikian Nanang mengeluhkan kondisi anggaran yang tidak mencukupi bagi program-program kemasyarakatan itu. Padahal kata dia, umumnya program yang dienduskan ke meja Banmus sangat bagus. “Cuman saya melihat anggarannya ini yang memang terbatas sehingga program-program masyarakat yang bagus, tetapi karena tidak didukung dengan anggaran yang signifikan sehingga ada hal-hal yang mungkin belum terlaksana, terkendala,” tuturnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar