Fikri Akbar, Pontianak
Anggota Koalisi Kespro, Yayu Tri Rahayu mengatakan, menurut data-data yang diperoleh dari tim Koalisi Kespro Kalbar, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat menempati rangking keempat terendah dari Kaltim, Kalteng dan Kalsel.
Hal itu diungkapakn Yayu usai melakukan audiensi terkait pembahasan kurikulum kesehatan reproduksi (Kespro) sebagai salah satu upaya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar bersama komisi D DPRD Kota Pontianak di ruang Paripurna DPRD Kota Pontianak, beberapa waktu lalu.
Dikatakan Yayu, Kespro adalah salah satu instrument untuk dapat menilai HDI atau IPM Kalbar. Karena menurut dia jika kesehatan reproduksi di Kalbar bagus maka secara otomatis, efek yang akan dihasilkannya menjadi baik. “Jadi kalau Kespronya bagus jadi keluaran HDI-nya juga bagus,” kata dia.
“Kalbar ini keempat terjelek dari regional Kalimantan, IPM-nya rendah, artinya kan yang paling bawah, sedangkan untuk di Provinsi urutan 29 dai 33. Nah kalau untuk bisa mendongkrtak IPM itu salah satunya melelui pendekatan Kespro,” tutur Yayu.
Sebenarnya, dijelaskan yayu, untuk DPRD Provinsi Kalbar, sudah memiliki hak inisiatif dalam membentuk Rancangan peraturan daerah. Sedangkan untuk Kota Pontianak sendiri, kata dia, masih belum ada.
“Tapi hanya (ada) SK Walikota untuk membentuk Koalisi Kespro, tujuan pembentukan itu sebenarnya dimaksudkan, agar koalisi ini dapat terintegrasi dengan dinas-dinas terkait, tapi setelah ada keluaran kebijakan program itu, siapa yang mau berperan tidak ada, karena masing-masing SKPD sudah dianggarkan di dalam musrenbang,” jelas Yayu.
Kehadiran dirinya dan beberapa koalisi masyarakat lainnya itu, adalah untuk mendorong DPRD Kota Pontianak untuk membuat semacam Raperda atau suatu kebijakan untuk membuat Koalisi Kespro yang bertujuan untuk mencanangkan kurikulum Kespro bagi mata pelajaran di sekolah.
“Masyarakat ini kan tidak digaji, tinggal pemerintah yang membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena di dalam kespro itu ada kesehatan reproduksi remaja yang menggugurkan kandungan, berapa jumlah anak yang tidak virgin akibat kekerasan dalam berpacaran, angka kematian ibu, angka kematian bayi, ini seperti sepele (Kespro), tapi mendongkrak HDI,” jabarnya. “Dimasyarakat sudah bentuk Koalisi Kepsro, diharapkan (pemerintah) memberikan link antara Komisi Kespro (Dinas) dan Koalisi Kespro (Masyarakat),” terangnya.
Dan Hal itu menjadi sangat penting, tambah Yayu lagi, mengingat angka penderita HIV/AIDS di Kota Pontianak sudah memasuki garis merah, “Kita termasiuk 10 besar orang yang terinfeksi HIV/AIDS, 10 besar lalu lintas perdagangan narkoba, 10 besar tindak perdagangan orang, yang memang itu merupakan goal-goal MDGs yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah,” kata dia.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Selasa, 09 November 2010
IPM Kalbar, ke-4 Terjelek-Dongkrak IPM Lewat Pendekatan Kespro
Fikri Akbar, Pontianak
Anggota Koalisi Kespro, Yayu Tri Rahayu mengatakan, menurut data-data yang diperoleh dari tim Koalisi Kespro Kalbar, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat menempati rangking keempat terendah dari Kaltim, Kalteng dan Kalsel.
Hal itu diungkapakn Yayu usai melakukan audiensi terkait pembahasan kurikulum kesehatan reproduksi (Kespro) sebagai salah satu upaya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar bersama komisi D DPRD Kota Pontianak di ruang Paripurna DPRD Kota Pontianak, beberapa waktu lalu.
Dikatakan Yayu, Kespro adalah salah satu instrument untuk dapat menilai HDI atau IPM Kalbar. Karena menurut dia jika kesehatan reproduksi di Kalbar bagus maka secara otomatis, efek yang akan dihasilkannya menjadi baik. “Jadi kalau Kespronya bagus jadi keluaran HDI-nya juga bagus,” kata dia.
“Kalbar ini keempat terjelek dari regional Kalimantan, IPM-nya rendah, artinya kan yang paling bawah, sedangkan untuk di Provinsi urutan 29 dai 33. Nah kalau untuk bisa mendongkrtak IPM itu salah satunya melelui pendekatan Kespro,” tutur Yayu.
Sebenarnya, dijelaskan yayu, untuk DPRD Provinsi Kalbar, sudah memiliki hak inisiatif dalam membentuk Rancangan peraturan daerah. Sedangkan untuk Kota Pontianak sendiri, kata dia, masih belum ada.
“Tapi hanya (ada) SK Walikota untuk membentuk Koalisi Kespro, tujuan pembentukan itu sebenarnya dimaksudkan, agar koalisi ini dapat terintegrasi dengan dinas-dinas terkait, tapi setelah ada keluaran kebijakan program itu, siapa yang mau berperan tidak ada, karena masing-masing SKPD sudah dianggarkan di dalam musrenbang,” jelas Yayu.
Kehadiran dirinya dan beberapa koalisi masyarakat lainnya itu, adalah untuk mendorong DPRD Kota Pontianak untuk membuat semacam Raperda atau suatu kebijakan untuk membuat Koalisi Kespro yang bertujuan untuk mencanangkan kurikulum Kespro bagi mata pelajaran di sekolah.
“Masyarakat ini kan tidak digaji, tinggal pemerintah yang membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena di dalam kespro itu ada kesehatan reproduksi remaja yang menggugurkan kandungan, berapa jumlah anak yang tidak virgin akibat kekerasan dalam berpacaran, angka kematian ibu, angka kematian bayi, ini seperti sepele (Kespro), tapi mendongkrak HDI,” jabarnya. “Dimasyarakat sudah bentuk Koalisi Kepsro, diharapkan (pemerintah) memberikan link antara Komisi Kespro (Dinas) dan Koalisi Kespro (Masyarakat),” terangnya.
Dan Hal itu menjadi sangat penting, tambah Yayu lagi, mengingat angka penderita HIV/AIDS di Kota Pontianak sudah memasuki garis merah, “Kita termasiuk 10 besar orang yang terinfeksi HIV/AIDS, 10 besar lalu lintas perdagangan narkoba, 10 besar tindak perdagangan orang, yang memang itu merupakan goal-goal MDGs yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah,” kata dia.
Anggota Koalisi Kespro, Yayu Tri Rahayu mengatakan, menurut data-data yang diperoleh dari tim Koalisi Kespro Kalbar, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat menempati rangking keempat terendah dari Kaltim, Kalteng dan Kalsel.
Hal itu diungkapakn Yayu usai melakukan audiensi terkait pembahasan kurikulum kesehatan reproduksi (Kespro) sebagai salah satu upaya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar bersama komisi D DPRD Kota Pontianak di ruang Paripurna DPRD Kota Pontianak, beberapa waktu lalu.
Dikatakan Yayu, Kespro adalah salah satu instrument untuk dapat menilai HDI atau IPM Kalbar. Karena menurut dia jika kesehatan reproduksi di Kalbar bagus maka secara otomatis, efek yang akan dihasilkannya menjadi baik. “Jadi kalau Kespronya bagus jadi keluaran HDI-nya juga bagus,” kata dia.
“Kalbar ini keempat terjelek dari regional Kalimantan, IPM-nya rendah, artinya kan yang paling bawah, sedangkan untuk di Provinsi urutan 29 dai 33. Nah kalau untuk bisa mendongkrtak IPM itu salah satunya melelui pendekatan Kespro,” tutur Yayu.
Sebenarnya, dijelaskan yayu, untuk DPRD Provinsi Kalbar, sudah memiliki hak inisiatif dalam membentuk Rancangan peraturan daerah. Sedangkan untuk Kota Pontianak sendiri, kata dia, masih belum ada.
“Tapi hanya (ada) SK Walikota untuk membentuk Koalisi Kespro, tujuan pembentukan itu sebenarnya dimaksudkan, agar koalisi ini dapat terintegrasi dengan dinas-dinas terkait, tapi setelah ada keluaran kebijakan program itu, siapa yang mau berperan tidak ada, karena masing-masing SKPD sudah dianggarkan di dalam musrenbang,” jelas Yayu.
Kehadiran dirinya dan beberapa koalisi masyarakat lainnya itu, adalah untuk mendorong DPRD Kota Pontianak untuk membuat semacam Raperda atau suatu kebijakan untuk membuat Koalisi Kespro yang bertujuan untuk mencanangkan kurikulum Kespro bagi mata pelajaran di sekolah.
“Masyarakat ini kan tidak digaji, tinggal pemerintah yang membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena di dalam kespro itu ada kesehatan reproduksi remaja yang menggugurkan kandungan, berapa jumlah anak yang tidak virgin akibat kekerasan dalam berpacaran, angka kematian ibu, angka kematian bayi, ini seperti sepele (Kespro), tapi mendongkrak HDI,” jabarnya. “Dimasyarakat sudah bentuk Koalisi Kepsro, diharapkan (pemerintah) memberikan link antara Komisi Kespro (Dinas) dan Koalisi Kespro (Masyarakat),” terangnya.
Dan Hal itu menjadi sangat penting, tambah Yayu lagi, mengingat angka penderita HIV/AIDS di Kota Pontianak sudah memasuki garis merah, “Kita termasiuk 10 besar orang yang terinfeksi HIV/AIDS, 10 besar lalu lintas perdagangan narkoba, 10 besar tindak perdagangan orang, yang memang itu merupakan goal-goal MDGs yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah,” kata dia.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar