Fikri Akbar, Pontianak
Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Kalbar melakukan silaturrahmi ke Kejaksaan Tinggi Negeri Kalbar, Selasa (12/10) kemarin di ruangan rapat kantor Kepala Kajati, jalan KS Pontianak. Salah satu agenda pertemuan adalah pembahasan terkait tulisan yang dimuat oleh salah satu media massa cetak Provinsi yang menyebutkan bahwa Kajati tidak punya nyali.
Dalam media tersebut dikatakan, Kajati tidak berdaya dalam membuka kasus pengadaan baju hansip. Terhadap tiga tersangka yang kini masih bebas itu, merupakan bukti lemahnya kinerja Kajati selama ini. Dan Kajati mengaku pemberitaan miring semacam itu kerap terulang.
“Substansinya (dialog,red), berita-berita di mes media akhir-akhir ini, ada kurang pas, bukan medianya keliru, tapi karena pihak-pihak yang menyampaikan berita itu yang kurang pas, salah satu hari ini, dikatakan bahwa Kajati itu kehilangan nyali untuk menahan 3 tersangka lain kasus pengadaan pakaian hansip,” ujar Kajati Kalbar, Faedhoni Yusuf kepada wartawan usai dialog.
“Maka saya bicarakan (dengan PWI) tidak ada yang hilang nyalinya, dan tidak ada yang kita takuti, karena mereka itu sampai detik ini tidak ada intervensi kepada kami baik dari segi politik maupun ekonomi,” jelasnya.
Yang ada kata Yusuf, proses kasus tersebut sudah sampai pada penyelesaian pemberkasan dan pengumpulan alat bukti yang kemudian akan dilanjutkan pada perhitungan berapa kerugian yang diterima Negara terhadap penyimpangan tersebut.
“Hanya tinggal pemberkasan ini selesai dan alat bukti ini cukup, langsung akan kita tindak lanjuti. Dan sebagian lagi yang perlu, hasil hitungan berapa semestinya kerugian daerah ini, untuk mengupayakan kepada si tersangka, agar dapat mengembalikan kerugian kas keuangan daerah,” tegasnya.
Ketua PWI Kalbar, Didik Pramono, mengatakan, tindak lanjut dari dialog yang dilakukan itu, PWI dan Kajati berkesimpulan dan sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang pendidikan jurnalistik bagi para wartawan dalam waktu dekat ini.
“Kita akan adakan pembinaan kepada wartawan lewat pendidikan jurnalistik di bidang hukum bekerjasama dengan Kajati, Akan kita follow up, supaya nanti semua wartawan, bisa bertambah wawasannya untuk lebih paham tentang hukum, paham tentang berita-berita hukum, tulisan-tulisan hukum yang benar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku,” jelas Didik.
Didik juga mengatakan perlu adanya pembinaan terhadap para wartawan secara kontinyu, agar pemberitaan pada aspek hukum yang dilakukan oleh wartawan dapat lebih terarah serta lebih bisa dipertanggungjawabkan. “Itu salah satunya, dan keduanya memang sudah kita setting sejak dulu untuk adanya kerjasama antara PWI dengan Kejaksaan, dan untuk yang lainnya saya kira, kita wartawan wajib tahu masalah hukum, supaya jangan sampai pemberitaan itu salah, agar (berita itu,red) lebih jelas dan dipahami oleh masyarakat. Dengan pemberitaan yang baik maka pendidikan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” Papar Didik.
Selanjutnya Didik berharap, atas nama persataun wartawan indonesia, Kajati juga dapat menjalankan tugasnya dengan sebenar-benarnya, serta tidak ada tebang pilih dalam penyelesaian kasus hukum manapun,” “Saya rasa anda sudah dengar tadi, Kajati akan tegas, hukum tidak akan tebang pilih, dan tidak ada satupun yang ditutupi. Dan Saya sendiri mengaharap penegakan hukum di Kalimantan Barat ini dapat tegak adil dan bijaksana dan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia,” tutupnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Jumat, 15 Oktober 2010
Media Tulis Kajati Tidak Punya Nyali, PWI–Kajati Adakan Dialog
Fikri Akbar, Pontianak
Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Kalbar melakukan silaturrahmi ke Kejaksaan Tinggi Negeri Kalbar, Selasa (12/10) kemarin di ruangan rapat kantor Kepala Kajati, jalan KS Pontianak. Salah satu agenda pertemuan adalah pembahasan terkait tulisan yang dimuat oleh salah satu media massa cetak Provinsi yang menyebutkan bahwa Kajati tidak punya nyali.
Dalam media tersebut dikatakan, Kajati tidak berdaya dalam membuka kasus pengadaan baju hansip. Terhadap tiga tersangka yang kini masih bebas itu, merupakan bukti lemahnya kinerja Kajati selama ini. Dan Kajati mengaku pemberitaan miring semacam itu kerap terulang.
“Substansinya (dialog,red), berita-berita di mes media akhir-akhir ini, ada kurang pas, bukan medianya keliru, tapi karena pihak-pihak yang menyampaikan berita itu yang kurang pas, salah satu hari ini, dikatakan bahwa Kajati itu kehilangan nyali untuk menahan 3 tersangka lain kasus pengadaan pakaian hansip,” ujar Kajati Kalbar, Faedhoni Yusuf kepada wartawan usai dialog.
“Maka saya bicarakan (dengan PWI) tidak ada yang hilang nyalinya, dan tidak ada yang kita takuti, karena mereka itu sampai detik ini tidak ada intervensi kepada kami baik dari segi politik maupun ekonomi,” jelasnya.
Yang ada kata Yusuf, proses kasus tersebut sudah sampai pada penyelesaian pemberkasan dan pengumpulan alat bukti yang kemudian akan dilanjutkan pada perhitungan berapa kerugian yang diterima Negara terhadap penyimpangan tersebut.
“Hanya tinggal pemberkasan ini selesai dan alat bukti ini cukup, langsung akan kita tindak lanjuti. Dan sebagian lagi yang perlu, hasil hitungan berapa semestinya kerugian daerah ini, untuk mengupayakan kepada si tersangka, agar dapat mengembalikan kerugian kas keuangan daerah,” tegasnya.
Ketua PWI Kalbar, Didik Pramono, mengatakan, tindak lanjut dari dialog yang dilakukan itu, PWI dan Kajati berkesimpulan dan sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang pendidikan jurnalistik bagi para wartawan dalam waktu dekat ini.
“Kita akan adakan pembinaan kepada wartawan lewat pendidikan jurnalistik di bidang hukum bekerjasama dengan Kajati, Akan kita follow up, supaya nanti semua wartawan, bisa bertambah wawasannya untuk lebih paham tentang hukum, paham tentang berita-berita hukum, tulisan-tulisan hukum yang benar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku,” jelas Didik.
Didik juga mengatakan perlu adanya pembinaan terhadap para wartawan secara kontinyu, agar pemberitaan pada aspek hukum yang dilakukan oleh wartawan dapat lebih terarah serta lebih bisa dipertanggungjawabkan. “Itu salah satunya, dan keduanya memang sudah kita setting sejak dulu untuk adanya kerjasama antara PWI dengan Kejaksaan, dan untuk yang lainnya saya kira, kita wartawan wajib tahu masalah hukum, supaya jangan sampai pemberitaan itu salah, agar (berita itu,red) lebih jelas dan dipahami oleh masyarakat. Dengan pemberitaan yang baik maka pendidikan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” Papar Didik.
Selanjutnya Didik berharap, atas nama persataun wartawan indonesia, Kajati juga dapat menjalankan tugasnya dengan sebenar-benarnya, serta tidak ada tebang pilih dalam penyelesaian kasus hukum manapun,” “Saya rasa anda sudah dengar tadi, Kajati akan tegas, hukum tidak akan tebang pilih, dan tidak ada satupun yang ditutupi. Dan Saya sendiri mengaharap penegakan hukum di Kalimantan Barat ini dapat tegak adil dan bijaksana dan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia,” tutupnya.
Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Kalbar melakukan silaturrahmi ke Kejaksaan Tinggi Negeri Kalbar, Selasa (12/10) kemarin di ruangan rapat kantor Kepala Kajati, jalan KS Pontianak. Salah satu agenda pertemuan adalah pembahasan terkait tulisan yang dimuat oleh salah satu media massa cetak Provinsi yang menyebutkan bahwa Kajati tidak punya nyali.
Dalam media tersebut dikatakan, Kajati tidak berdaya dalam membuka kasus pengadaan baju hansip. Terhadap tiga tersangka yang kini masih bebas itu, merupakan bukti lemahnya kinerja Kajati selama ini. Dan Kajati mengaku pemberitaan miring semacam itu kerap terulang.
“Substansinya (dialog,red), berita-berita di mes media akhir-akhir ini, ada kurang pas, bukan medianya keliru, tapi karena pihak-pihak yang menyampaikan berita itu yang kurang pas, salah satu hari ini, dikatakan bahwa Kajati itu kehilangan nyali untuk menahan 3 tersangka lain kasus pengadaan pakaian hansip,” ujar Kajati Kalbar, Faedhoni Yusuf kepada wartawan usai dialog.
“Maka saya bicarakan (dengan PWI) tidak ada yang hilang nyalinya, dan tidak ada yang kita takuti, karena mereka itu sampai detik ini tidak ada intervensi kepada kami baik dari segi politik maupun ekonomi,” jelasnya.
Yang ada kata Yusuf, proses kasus tersebut sudah sampai pada penyelesaian pemberkasan dan pengumpulan alat bukti yang kemudian akan dilanjutkan pada perhitungan berapa kerugian yang diterima Negara terhadap penyimpangan tersebut.
“Hanya tinggal pemberkasan ini selesai dan alat bukti ini cukup, langsung akan kita tindak lanjuti. Dan sebagian lagi yang perlu, hasil hitungan berapa semestinya kerugian daerah ini, untuk mengupayakan kepada si tersangka, agar dapat mengembalikan kerugian kas keuangan daerah,” tegasnya.
Ketua PWI Kalbar, Didik Pramono, mengatakan, tindak lanjut dari dialog yang dilakukan itu, PWI dan Kajati berkesimpulan dan sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang pendidikan jurnalistik bagi para wartawan dalam waktu dekat ini.
“Kita akan adakan pembinaan kepada wartawan lewat pendidikan jurnalistik di bidang hukum bekerjasama dengan Kajati, Akan kita follow up, supaya nanti semua wartawan, bisa bertambah wawasannya untuk lebih paham tentang hukum, paham tentang berita-berita hukum, tulisan-tulisan hukum yang benar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku,” jelas Didik.
Didik juga mengatakan perlu adanya pembinaan terhadap para wartawan secara kontinyu, agar pemberitaan pada aspek hukum yang dilakukan oleh wartawan dapat lebih terarah serta lebih bisa dipertanggungjawabkan. “Itu salah satunya, dan keduanya memang sudah kita setting sejak dulu untuk adanya kerjasama antara PWI dengan Kejaksaan, dan untuk yang lainnya saya kira, kita wartawan wajib tahu masalah hukum, supaya jangan sampai pemberitaan itu salah, agar (berita itu,red) lebih jelas dan dipahami oleh masyarakat. Dengan pemberitaan yang baik maka pendidikan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” Papar Didik.
Selanjutnya Didik berharap, atas nama persataun wartawan indonesia, Kajati juga dapat menjalankan tugasnya dengan sebenar-benarnya, serta tidak ada tebang pilih dalam penyelesaian kasus hukum manapun,” “Saya rasa anda sudah dengar tadi, Kajati akan tegas, hukum tidak akan tebang pilih, dan tidak ada satupun yang ditutupi. Dan Saya sendiri mengaharap penegakan hukum di Kalimantan Barat ini dapat tegak adil dan bijaksana dan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia,” tutupnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar