Fikri Akbar, Pontianak
Terdapat beberapa program pemerintah Kota Pontianak yang sengaja dibuat untuk tujuan memproteksi peningkatan jumlah pengangguran di dunia pendidikan, khususnya pada Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kota Pontianak. Hal itu disampaiakan Walikota Pontianak, Sutarmidji saat memberikan sambutannya pada HUT SMAN 01 ke-57, Senin (11/11) kemarin.
“SMU kedepan kita arahkan bisa mengambil peran yang baik dalam kemampuan skil anak-anak. Jangan sampai SMU dianggap penyumbang tingkat pengangguran terbesar, ini berdasarkan dari data, bukan saya yang bilang,” kata Sutarmidji kepada para undangan yang hadir kala itu.
Dengan angka yang tidak disebutkannya itu, Sutarmidji mengaku memiliki program serta kebijakan khusus untuk menekan jumlah pengangguran alumnus SMU, sehingga kedepan semakin sedikit dan hilang.
“Terkadang saya juga harus memproteksi data alumni-alumni SMU/SMK yang ada di Kota Pontianak, dan saya baru menadatangani sejumlah ijin-ijin investasi apapun di Kota Pontianak, dan saya akan baru memberikan insentif pajak maupun retribusi kepada mereka (investor,red), apapbila mereka membuat pernyataan akan mengambil 85 persen karyawannya dari mereka yang tamatan SMU/SMK di Pontianak,” kata Sutarmidji.
“Kalau tidak begitu saya tidak akan memberikan insetif dan saya tidak akan memberikan hal-hal yang patut diberikan kepada mereka dalam berinvestasi yang ada di Kota Pontianak,” tegasnya.
Walikota memandang, langkah itu perlu dilakukan, karena menurutnya, jangan sampai ada investasi di Kota Pontianak, ada kegiatan di Kota Pontianak, tapi masyarakat Pontianak hanya melongo dan hanya jadi penonton saja.
“Demikian juga mengapa saya mengambil sikap untuk memberi kuota 5 persen orang luar Pontianak untuk sekolah di Pontianak. Ini bukan diskriminasi,” kata Sutarmidji mengulas persoalan yang sempat mencuat dan menimbulkan pro dan kontra oleh sejumlah pihak beberapa waktu lalu itu.
Disinggungnya, dana alokasi umum itu, salah satu variabelnya adalah banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah, dan pada bidang pendidikan sendiri, katanya, menyerap dari 36 sampai 37 persen dari APBD Kota Pontianak. Dan bayangkan saja, kata Midji, jika satu murid SMK, mendapatkan subsidi diatas satu juta, maka dana APBD sebagian besar dinikmati oleh siswa-siswa daerah lain.
“Saya pernah terkaget-kaget, beberapa waktu lalu, pernah sampai 57 persen siswa dari luar Kota Pontianak, padahal murid SMK itu disubsidi,” kata dia.
Dikatannya, Walikota bermaksud memberikan pembelajaran kepada daerah-daerah lain untuk mandiri serta sadar akan tanggungjawab pendidikan di daerahnya masing-masing. Karena menurutnya, jika tidak dengan cara ini, maka daerah tidak akan pernah serius dalam hal menangani pendidikan di daerahnya.
“Kenapa kepala daerah lain tidak mau mendirikan SMK? Karena mahal, dan bahkan kadang, begitu ada dana batuan dari provinsi dana dari APBD murni dialihkan ke lain, sehingga tidak ada serius dalam hal penangannan pendidikan,” tutur Midji.
Selain itu, dalam kaitannya dengan bantuan pendidikan masyarakat miskin, Pemkot memiliki program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) yang diberikan kepada 22.500 siswa dari SD hingga SMU di tahun 2010.
“Sangking traumanya saya pada tahun lalu, banyak DBD, tahun ini ada 22.500 anak SD sampai SMU yang diberi jaminan kesehatan Kota, supaya kalau sakit bisa langsung saja berobat kerumah sakit, jangan tunggu lagi ndak punya duit, tahun depan bisa 40.000 dan 2012, 2013, seluruh anak dari PAUD sampai SMU–mampu tidak mampu–harus masuk dalam jaminan kesehatan kota,” tegasnya.
Pada kesempatan itu hadir, Kepala Sekolah SMAN 01, Dewan Guru, komite sekolah, alumni guru SMAN 01, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan lainnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Jumat, 15 Oktober 2010
Strategi Pemkot Proteksi Pengangguran SMU
Fikri Akbar, Pontianak
Terdapat beberapa program pemerintah Kota Pontianak yang sengaja dibuat untuk tujuan memproteksi peningkatan jumlah pengangguran di dunia pendidikan, khususnya pada Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kota Pontianak. Hal itu disampaiakan Walikota Pontianak, Sutarmidji saat memberikan sambutannya pada HUT SMAN 01 ke-57, Senin (11/11) kemarin.
“SMU kedepan kita arahkan bisa mengambil peran yang baik dalam kemampuan skil anak-anak. Jangan sampai SMU dianggap penyumbang tingkat pengangguran terbesar, ini berdasarkan dari data, bukan saya yang bilang,” kata Sutarmidji kepada para undangan yang hadir kala itu.
Dengan angka yang tidak disebutkannya itu, Sutarmidji mengaku memiliki program serta kebijakan khusus untuk menekan jumlah pengangguran alumnus SMU, sehingga kedepan semakin sedikit dan hilang.
“Terkadang saya juga harus memproteksi data alumni-alumni SMU/SMK yang ada di Kota Pontianak, dan saya baru menadatangani sejumlah ijin-ijin investasi apapun di Kota Pontianak, dan saya akan baru memberikan insentif pajak maupun retribusi kepada mereka (investor,red), apapbila mereka membuat pernyataan akan mengambil 85 persen karyawannya dari mereka yang tamatan SMU/SMK di Pontianak,” kata Sutarmidji.
“Kalau tidak begitu saya tidak akan memberikan insetif dan saya tidak akan memberikan hal-hal yang patut diberikan kepada mereka dalam berinvestasi yang ada di Kota Pontianak,” tegasnya.
Walikota memandang, langkah itu perlu dilakukan, karena menurutnya, jangan sampai ada investasi di Kota Pontianak, ada kegiatan di Kota Pontianak, tapi masyarakat Pontianak hanya melongo dan hanya jadi penonton saja.
“Demikian juga mengapa saya mengambil sikap untuk memberi kuota 5 persen orang luar Pontianak untuk sekolah di Pontianak. Ini bukan diskriminasi,” kata Sutarmidji mengulas persoalan yang sempat mencuat dan menimbulkan pro dan kontra oleh sejumlah pihak beberapa waktu lalu itu.
Disinggungnya, dana alokasi umum itu, salah satu variabelnya adalah banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah, dan pada bidang pendidikan sendiri, katanya, menyerap dari 36 sampai 37 persen dari APBD Kota Pontianak. Dan bayangkan saja, kata Midji, jika satu murid SMK, mendapatkan subsidi diatas satu juta, maka dana APBD sebagian besar dinikmati oleh siswa-siswa daerah lain.
“Saya pernah terkaget-kaget, beberapa waktu lalu, pernah sampai 57 persen siswa dari luar Kota Pontianak, padahal murid SMK itu disubsidi,” kata dia.
Dikatannya, Walikota bermaksud memberikan pembelajaran kepada daerah-daerah lain untuk mandiri serta sadar akan tanggungjawab pendidikan di daerahnya masing-masing. Karena menurutnya, jika tidak dengan cara ini, maka daerah tidak akan pernah serius dalam hal menangani pendidikan di daerahnya.
“Kenapa kepala daerah lain tidak mau mendirikan SMK? Karena mahal, dan bahkan kadang, begitu ada dana batuan dari provinsi dana dari APBD murni dialihkan ke lain, sehingga tidak ada serius dalam hal penangannan pendidikan,” tutur Midji.
Selain itu, dalam kaitannya dengan bantuan pendidikan masyarakat miskin, Pemkot memiliki program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) yang diberikan kepada 22.500 siswa dari SD hingga SMU di tahun 2010.
“Sangking traumanya saya pada tahun lalu, banyak DBD, tahun ini ada 22.500 anak SD sampai SMU yang diberi jaminan kesehatan Kota, supaya kalau sakit bisa langsung saja berobat kerumah sakit, jangan tunggu lagi ndak punya duit, tahun depan bisa 40.000 dan 2012, 2013, seluruh anak dari PAUD sampai SMU–mampu tidak mampu–harus masuk dalam jaminan kesehatan kota,” tegasnya.
Pada kesempatan itu hadir, Kepala Sekolah SMAN 01, Dewan Guru, komite sekolah, alumni guru SMAN 01, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan lainnya.
Terdapat beberapa program pemerintah Kota Pontianak yang sengaja dibuat untuk tujuan memproteksi peningkatan jumlah pengangguran di dunia pendidikan, khususnya pada Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kota Pontianak. Hal itu disampaiakan Walikota Pontianak, Sutarmidji saat memberikan sambutannya pada HUT SMAN 01 ke-57, Senin (11/11) kemarin.
“SMU kedepan kita arahkan bisa mengambil peran yang baik dalam kemampuan skil anak-anak. Jangan sampai SMU dianggap penyumbang tingkat pengangguran terbesar, ini berdasarkan dari data, bukan saya yang bilang,” kata Sutarmidji kepada para undangan yang hadir kala itu.
Dengan angka yang tidak disebutkannya itu, Sutarmidji mengaku memiliki program serta kebijakan khusus untuk menekan jumlah pengangguran alumnus SMU, sehingga kedepan semakin sedikit dan hilang.
“Terkadang saya juga harus memproteksi data alumni-alumni SMU/SMK yang ada di Kota Pontianak, dan saya baru menadatangani sejumlah ijin-ijin investasi apapun di Kota Pontianak, dan saya akan baru memberikan insentif pajak maupun retribusi kepada mereka (investor,red), apapbila mereka membuat pernyataan akan mengambil 85 persen karyawannya dari mereka yang tamatan SMU/SMK di Pontianak,” kata Sutarmidji.
“Kalau tidak begitu saya tidak akan memberikan insetif dan saya tidak akan memberikan hal-hal yang patut diberikan kepada mereka dalam berinvestasi yang ada di Kota Pontianak,” tegasnya.
Walikota memandang, langkah itu perlu dilakukan, karena menurutnya, jangan sampai ada investasi di Kota Pontianak, ada kegiatan di Kota Pontianak, tapi masyarakat Pontianak hanya melongo dan hanya jadi penonton saja.
“Demikian juga mengapa saya mengambil sikap untuk memberi kuota 5 persen orang luar Pontianak untuk sekolah di Pontianak. Ini bukan diskriminasi,” kata Sutarmidji mengulas persoalan yang sempat mencuat dan menimbulkan pro dan kontra oleh sejumlah pihak beberapa waktu lalu itu.
Disinggungnya, dana alokasi umum itu, salah satu variabelnya adalah banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah, dan pada bidang pendidikan sendiri, katanya, menyerap dari 36 sampai 37 persen dari APBD Kota Pontianak. Dan bayangkan saja, kata Midji, jika satu murid SMK, mendapatkan subsidi diatas satu juta, maka dana APBD sebagian besar dinikmati oleh siswa-siswa daerah lain.
“Saya pernah terkaget-kaget, beberapa waktu lalu, pernah sampai 57 persen siswa dari luar Kota Pontianak, padahal murid SMK itu disubsidi,” kata dia.
Dikatannya, Walikota bermaksud memberikan pembelajaran kepada daerah-daerah lain untuk mandiri serta sadar akan tanggungjawab pendidikan di daerahnya masing-masing. Karena menurutnya, jika tidak dengan cara ini, maka daerah tidak akan pernah serius dalam hal menangani pendidikan di daerahnya.
“Kenapa kepala daerah lain tidak mau mendirikan SMK? Karena mahal, dan bahkan kadang, begitu ada dana batuan dari provinsi dana dari APBD murni dialihkan ke lain, sehingga tidak ada serius dalam hal penangannan pendidikan,” tutur Midji.
Selain itu, dalam kaitannya dengan bantuan pendidikan masyarakat miskin, Pemkot memiliki program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) yang diberikan kepada 22.500 siswa dari SD hingga SMU di tahun 2010.
“Sangking traumanya saya pada tahun lalu, banyak DBD, tahun ini ada 22.500 anak SD sampai SMU yang diberi jaminan kesehatan Kota, supaya kalau sakit bisa langsung saja berobat kerumah sakit, jangan tunggu lagi ndak punya duit, tahun depan bisa 40.000 dan 2012, 2013, seluruh anak dari PAUD sampai SMU–mampu tidak mampu–harus masuk dalam jaminan kesehatan kota,” tegasnya.
Pada kesempatan itu hadir, Kepala Sekolah SMAN 01, Dewan Guru, komite sekolah, alumni guru SMAN 01, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan lainnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar