Fikri Akbar, Pontianak
Penyampaian surat pernyataan sikap yang telah disampaika oleh ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azas, Senin (25/10) lalu, ditindaklanjuti dengan dilakukannya sidang oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Pontianak.
Namun penyelenmggaraan siding yang berlangsung di DPRD Kota Pontianak Selasa (26/10) belum menuai kesimpulan utuh, sehingga belum adanya keputusan pasti dari sidang yang dilaksanakn itu, kemungkinan BK akan menjadwalkan ulang siding pada awal November mendatang.
“Ya kemungkinan tanggal 1 November kami sudah dating, sekarang kami sedang melakukan Kunker,” ujar ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Pontianak, Satarudin ketika dihubungi wartawan, Rabu (27/10).
Pada sidang BK lanjutan nantinya, kata Satarudin, banyak permasalahan yuang akan dibahas bersama lima anggota BK, diantyara terkait menindaklanjuti surat pernyataan kelima fraksi yang melakukan mosi tidak percaya serta penolakan atas kepemimpinan Hartono Azas selaku ketua DPRD Kota Pontianak.
“Banyak. Ya salah satunya itu,” kata Satarudin.
Sementara itu Ketua Fraksi FKHN DPRD Kota Pontianak, Djohansyah menambahkan, pihaknya bersama 4 fraksi lainnya akan segera mencarikan solusi terbaik dan akan menjelaskan kepada masyarakat terkait kondisi politik yang sebenarnya terjadi usai kepulangan para Dewan dari tempat tujuan Kunker masing-masing.
“Kami akan mengundang Pakar Hukum ketatanegaraan dan hukum sosial politik, kami akan membuka mandegnya komunikasi politik dan mengajak steackholder utuk mencari solusi, agar masyarakat paham dengan situasi politik seperti sekarang ini, untuk itu kami juga akan melibatkan kaum akademisi,” kata Djohansyah. “Sepulangnya dari Kunker kami akan jelaskan,” tambahnya.
Karena menurut dia, kondisi mandegnya kinerja kedewaan sekarang ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, sehingga kata dia, yang akan dirugikan bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat luas sebagai pilar demokrasi.
“Karena ini adalah kepentingan rakyat kenapa demikian? Karena kami dipilih oleh rakyat, supaya roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan pada gilirannya nanti kembali kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya lagi.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Sabtu, 30 Oktober 2010
Menunggu Hasil Rapim-Penjadwalan Ulang BK Awal November
Fikri Akbar, Pontianak
Penyampaian surat pernyataan sikap yang telah disampaika oleh ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azas, Senin (25/10) lalu, ditindaklanjuti dengan dilakukannya sidang oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Pontianak.
Namun penyelenmggaraan siding yang berlangsung di DPRD Kota Pontianak Selasa (26/10) belum menuai kesimpulan utuh, sehingga belum adanya keputusan pasti dari sidang yang dilaksanakn itu, kemungkinan BK akan menjadwalkan ulang siding pada awal November mendatang.
“Ya kemungkinan tanggal 1 November kami sudah dating, sekarang kami sedang melakukan Kunker,” ujar ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Pontianak, Satarudin ketika dihubungi wartawan, Rabu (27/10).
Pada sidang BK lanjutan nantinya, kata Satarudin, banyak permasalahan yuang akan dibahas bersama lima anggota BK, diantyara terkait menindaklanjuti surat pernyataan kelima fraksi yang melakukan mosi tidak percaya serta penolakan atas kepemimpinan Hartono Azas selaku ketua DPRD Kota Pontianak.
“Banyak. Ya salah satunya itu,” kata Satarudin.
Sementara itu Ketua Fraksi FKHN DPRD Kota Pontianak, Djohansyah menambahkan, pihaknya bersama 4 fraksi lainnya akan segera mencarikan solusi terbaik dan akan menjelaskan kepada masyarakat terkait kondisi politik yang sebenarnya terjadi usai kepulangan para Dewan dari tempat tujuan Kunker masing-masing.
“Kami akan mengundang Pakar Hukum ketatanegaraan dan hukum sosial politik, kami akan membuka mandegnya komunikasi politik dan mengajak steackholder utuk mencari solusi, agar masyarakat paham dengan situasi politik seperti sekarang ini, untuk itu kami juga akan melibatkan kaum akademisi,” kata Djohansyah. “Sepulangnya dari Kunker kami akan jelaskan,” tambahnya.
Karena menurut dia, kondisi mandegnya kinerja kedewaan sekarang ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, sehingga kata dia, yang akan dirugikan bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat luas sebagai pilar demokrasi.
“Karena ini adalah kepentingan rakyat kenapa demikian? Karena kami dipilih oleh rakyat, supaya roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan pada gilirannya nanti kembali kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya lagi.
Penyampaian surat pernyataan sikap yang telah disampaika oleh ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azas, Senin (25/10) lalu, ditindaklanjuti dengan dilakukannya sidang oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Pontianak.
Namun penyelenmggaraan siding yang berlangsung di DPRD Kota Pontianak Selasa (26/10) belum menuai kesimpulan utuh, sehingga belum adanya keputusan pasti dari sidang yang dilaksanakn itu, kemungkinan BK akan menjadwalkan ulang siding pada awal November mendatang.
“Ya kemungkinan tanggal 1 November kami sudah dating, sekarang kami sedang melakukan Kunker,” ujar ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Pontianak, Satarudin ketika dihubungi wartawan, Rabu (27/10).
Pada sidang BK lanjutan nantinya, kata Satarudin, banyak permasalahan yuang akan dibahas bersama lima anggota BK, diantyara terkait menindaklanjuti surat pernyataan kelima fraksi yang melakukan mosi tidak percaya serta penolakan atas kepemimpinan Hartono Azas selaku ketua DPRD Kota Pontianak.
“Banyak. Ya salah satunya itu,” kata Satarudin.
Sementara itu Ketua Fraksi FKHN DPRD Kota Pontianak, Djohansyah menambahkan, pihaknya bersama 4 fraksi lainnya akan segera mencarikan solusi terbaik dan akan menjelaskan kepada masyarakat terkait kondisi politik yang sebenarnya terjadi usai kepulangan para Dewan dari tempat tujuan Kunker masing-masing.
“Kami akan mengundang Pakar Hukum ketatanegaraan dan hukum sosial politik, kami akan membuka mandegnya komunikasi politik dan mengajak steackholder utuk mencari solusi, agar masyarakat paham dengan situasi politik seperti sekarang ini, untuk itu kami juga akan melibatkan kaum akademisi,” kata Djohansyah. “Sepulangnya dari Kunker kami akan jelaskan,” tambahnya.
Karena menurut dia, kondisi mandegnya kinerja kedewaan sekarang ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, sehingga kata dia, yang akan dirugikan bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat luas sebagai pilar demokrasi.
“Karena ini adalah kepentingan rakyat kenapa demikian? Karena kami dipilih oleh rakyat, supaya roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan pada gilirannya nanti kembali kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya lagi.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar